Kamis, 26 Maret 2015

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Dirjen Pajak

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peringkat JabatanJabatanTunjangan Kinerja
27Pejabat Struktural (Eselon I)117.375.000,00
26Pejabat Struktural (Eselon I)99.720.000,00
25Pejabat Struktural (Eselon I)95.602.000,00
24Pejabat Struktural (Eselon I)84.604.000,00
23Pejabat Struktural (Eselon II)81.940.000,00
22Pejabat Struktural (Eselon II)72.522.000,00
21Pejabat Struktural (Eselon II)64.192.000,00
20Pejabat Struktural (Eselon II)56.780.000,00
Pranata Komputer Utama42.585.000,00
19Pejabat Struktural (Eselon III)46.478.000,00
18Pejabat Struktural (Eselon III)42.058.000,00
Pemeriksa Pajak Madya34.172.125,00
Penilai PBB Madya28.914.875,00
17Pejabat Struktural (Eselon III)37.219.800,00
Pranata Komputer Madya27.914.850,00
16Pejabat Struktural (Eselon IV)28.757.200,00
Pemeriksa Pajak Muda25.162.550,00
Penilai PBB Muda21.567.900,00
15Pejabat Struktural (Eselon IV)25.411.600,00
Pemeriksa Pajak Penyelia22.235.150,00
Penilai PBB Penyelia19.058.700,00
14Pejabat Struktural (Eselon IV)22.935.762,50
Pranata Komputer Muda21.586.600,00
13Pemeriksa Pajak Pratama17.268.600,00
Pranata Komputer Penyelia16.189.312,50
Pranata Komputer Pertama16.189.312,50
Penilai PBB Pertama15.110.025,00
12Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan15.417.937,50
Penilai PBB Pelaksana Lanjutan14.390.075,00
Penelaah Keberatan Tk. I15.417.937,00
Pelaksana Lainnya11.306.487,50
11Penelaah Keberatan Tk. II14.684.812,50
Account Representative Tk. I14.684.812,50
Pelaksana Lainnya10.768.862,50
10Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan13.986.750,00
Penelaah Keberatan Tk. III13.986.750,00
Account Representative Tk. II13.986.750,00
Pelaksana Lainnya10.256.950,00
9Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan13.320.562,50
Penilai PBB Pelaksana12.432.525,00
Penelaah Keberatan Tk. IV13.320.562,50
Account Representative Tk. III13.320.562,50
Pelaksana Lainnya9.768.412,50

Senin, 16 Juni 2014

Hukum PNS Mendukung Capres


Dengan Metode IRAC saya mencoba menggali dan menjawab pertanyaan ini :

Apa Hukumnya PNS Mendukung Capres ?

Metode IRAC (Issue, Rule, Analisis, Conclusion)

I. Issue

a. Prof. Bahtiar menjelaskan, sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dia tidak boleh terlibat politik praktis, termasuk menjadi timses. 

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan, netralitas pegawai negeri sipil menjelang pemilihan presiden harus tetap dijaga. Jika ada PNS yang tidak netral dan cenderung memihak calon tertentu, Azwar meminta masyarakat untuk segera melaporkannya ke institusi terkait.
“PNS harus netral, jangan ikut politik. Itu prinsip. UU begitu mengaturnya. Kita kan sudah buat aturannya, ya nanti siapa atasannya ya silakan melapor,” ujar Azwar saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
c. Pegawai negeri sipil (PNS) diminta netral dan tidak terlibat politik mendukung salah satu calon gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012 mendatang. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) harus tetap bertindak profesional dan proporsional.“Anggota Korpri harus netral. Diharapkan juga bisa menghindari politik praktis," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat menjadi Inpektur Upacara peringataan HUT ke-40 Korpri yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11). 
II. Rule

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 4 Angka 12 dan 13 :


Pasal 4
Larangan
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Penjelasan

Angka 12
     Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau PNS.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai” adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dalam masa kampanye.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.

II. Analisis

Untuk menganalisis ketentuan PP 53 Tahun 2010, terkait Netralitas PNS dalam Pemilu, telah dinyatakan dengan tegas di atas. Berikut Inti Sarinya :

a. PNS tidak boleh Ikut Kampanye dengan menggunakan Atribut PNS atau Fasilitas Negara (berarti kalau PNS datang ke suatu acara kampanye dengan tidak menggunakan sebagaimana dimaksud di Pasal 4 angka 12, berarti boleh-boleh saja)

b. PNS tidak boleh membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (berarti tidak boleh Black Campaign)

c. PNS tidak boleh mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon (berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit kerjanya, Anggota Keluarga dan Masyarakat)

Namun di Bagian Penjelasan terutama Pasal 4 Angka 13 dinyatakan "Cukup Jelas" Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu dijabarkan atau dijelaskan lingkup/makna dari setiap kegiatan dimaksud. 

Sebagai contoh :
1. Kena tidak bila PNSmengungkapkan dukungan kita melalui media sosial spt (facebook, twitter, google +, malesbanget.com, LinkeDIn, dll) ? Kalau kena berapa juta PNS yang kena
2. Termasuk Black Campaign tidak bila PNS mengshare atau mengupload foto2 Capres yang mendiskreditkan atau menghina pasangan Capres di Media Sosial? Berapa juta lagi yang kena.
3. Yang cukup menggelitik, pada Pasal 4 Angka 13 huruf b disebutkan kita pun tidak boleh memberikan ajakan, himbauan kepada anggota keluarga? (sing ngawasi sopo?)

Di Perka BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 pun tidak memberikan penjelasan terkait ketentuan ini, padahal kalau menegok dari sanksi Pasal 13 maka pelanggarnya akan dikenakan hukuman disiplin berat.

IV. Conclusion


Perlu ketentuan yang lebih jelas dan detail terkait Netralitas PNS.


Kamis, 05 Desember 2013

Dari Mana Penghasilan Whatshapp

Kalian tentu telah mengenal beberapa aplikasi mobile chat seperti Whatsapp, WeChat, Line dan KakaoTalk bukan? Tetapi pernahkah kalian bertanya tanya darimana sih keuntungan yang diperoleh perusahaan pembuat aplikasi tersebut? Bukankah aplikasi tersebut dapat diunduh gratis melalui Appstore, Playstore maupun IOSstore? Apakah perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan? Lalu bagaimana mereka menggaji karyawan yang jumlahnya ribuan diseluruh dunia?
Sebelum membedah tambang uang dari aplikasi mobile chat, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan raksasa raksasa mobile chat yang kini tengah menguasai dunia.

1.    Whatsapp, adalah aplikasi mobile chat buatan Whatsapp Inc yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Whatsapp diciptakan pada tahun 2009 oleh Brian Action dan Jan Koum, mantan karyawan Yahoo.com. Tahun 2013 ini, pihak Whatsapp Inc mengklaim telah meraup pendapatan sebesar lebih dari Rp 200 triliun, dengan pengguna aktif 200 juta diseluruh dunia.

2.     WeChat, adalah aplikasi buatan perusahaan TI raksasa asal China yaitu Tencent Holding yang diluncurkan pada tahun 2010. Pada awalnya Wechat bernama Weixin, namun diubah menjadi Wechat karena akan ekspansi secara internasional. Pada tahun 2013 ini, Wechat telah mencapai 300 juta pengguna diseluruh dunia, dengan pendapatan sekitar Rp 620 triliun. Di Indonesia, PT. MNC group milik Harry Tanoesudibjo menguasai 40% saham Wechat.

3.     Line, adalah aplikasi mobile chat kebanggan masyarakat Korea Selatan. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan NHN (Next Human Network) Corporation pada tahun 2012. Nama Line terinspirasi dari banyaknya sambungan telepon saat terjadi gempa bumi di negara Jepang, semua karyawan operator telekomunikasi berteriak menyebut “line… line”. Pada tahun 2013 ini, Line telah diunduh dan diinstal oleh 150 juta pengguna diseluruh dunia dengan pendapatan sekitar Rp 120 triliun.

4.     Kakaotalk, adalah aplikasi buatan Kakao Corp di Korea Selatan, yang didirikan oleh Beom Soo Kim, mantan CEO NHN Corporation pada tahun 2010. Meski lahir di negara Korea namun popularitas Kakaotalk lebih meledak di negara Jepang, sehingga seringkali pengguna Kakao mengira aplikasi tersebut berasal dari Jepang. Dengan jumlah pengguna sebanyak 90 juta, Kakaotalk telah membukukan pendapatan sekitar Rp 90 triliun.

          Pendapatan ke empat mobile chat tersebut sangat besar, nilainya mencapai triliunan rupiah. Lalu bagaimana cara perusahaan mobile chat tersebut memperoleh pendapatan? Berikut sedikit kami jelaskan bagaimana perusahaan pembuat aplikasi tersebut meraup untung :

1.     Jika kalian mengunduh aplikasi mobile chat memang tidak dikenakan biaya alias gratis, namun jangan salah, yang gratis itu hanya registrasinya saja. Toh, kalian tetap dikenakan biaya akses data bukan? Nah, salah satu pemasukan dari aplikasi mobile chat adalah bekerjasama dengan operator seluler untuk pembagian keuntungan dari penjualan data. Contoh, baru baru ini Wechat bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi di Indonesia dengan meluncurkan program promo gratis menggunakan Wechat selama sebulan. Setelah lewat sebulan, pelanggan akan dikenakan tarif Rp 1.000/hari, Rp 5.000/minggu dan Rp 20.000/bulan. Pemasukan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdua antara provider telekomunikasi dengan Wechat.

2.     Penjualan item premium, perusahaan mobile chat memang banyak sekali menyediakan item gratis yang lucu dan unik, namun ada juga item seperti sticker, wallpaper, game dll yang di jual secara premium. Item ini dijual dengan harga bervariasi antara Rp 10.000 sampai Rp 50.000. Pendapatan dari penjualan item premium ini sangat besar, beberapa aplikasi mobile chat tersebut mengklaim bisa mendapatkan pemasukan sehari hingga puluhan juta rupiah diseluruh dunia.

3.     Iklan, untuk iklan, hanya aplikasi Whatsapp yang berkomitmen untuk tidak menggunakan iklan. Karena menurut mereka, iklan sangat mengganggu kenyamanan user dalam berkomunikasi. Sedangkan aplikasi lainnya tetap menjadikan iklan sebagai sumber pendapatan mereka.

4.     Penjualan lisensi produk, untuk bisa menjalankan aplikasi mobile chat di gadget mereka, perusahaan handphone seperti Samsung, Blackberry, Sony, HTC dll wajib membeli lisensi yang dimiliki oleh perusahaan mobile chat. Biasanya penandatanganan kontrak penggunaan lisensi berlangsung tiap lima tahun sekali, dengan jumlah yang sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah. Keuntungan yang diperoleh perusahaan gadget tersebut adalah semakin tingginya penjualan produk mereka karena dilengkapi layanan mobile chat.

Nah, itulah empat sumber pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan mobile chat. Cukup besar bukan? Bahkan salah satu aplikasi mobile chat baru baru ini mengklaim berhasil meraup laba sekitar Rp 236 miliar hanya dalam satu hari!. Bayangkan uang kita miliaran rupiah melayang ke negara negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Korea Selatan.. hehehe. 

Sebenarnya anak anak Indonesia telah berhasil menciptakan aplikasi mobile chat sendiri yang dinamakan Catfiz, namun masih minim pengguna. Catfiz yang artinya ikan kucing atau lazim disebut ikan lele adalah aplikasi asli Indonesia yang di buat oleh PT. DuniaCatfish Kreatif Media di Surabaya pada tahun 2012. Catfiz masih sangat minim pengguna, terhitung per tahun 2013 ini, Catfiz baru digunakan oleh ribuan pengguna, entah ini disebabkan karena minimnya promosi atau karena masyarakat kita memang lebih senang dengan semua hal yang sifatnya made in luar negeri, hehhe entahlah… 

Mengenai kecintaan masyarakat indonesia pada produk luar negeri, saya teringat dengan strategi marketing dari produsen sepeda gunung Polygon. Tak banyak yang tahu bahwa ternyata sepeda Polygon itu buatan asli Indonesia tepatnya dari daerah Sidoarjo. Polygon menjadi laris manis karena user lokal mengira Polygon berasal dari Amerika Serikat. Pada awalnya, Polygon memang tidak memasarkan produknya di pasar domestik, mereka justru memasarkannya di negara Amerika Serikat dan Inggris. Setelah meledak di Amerika, banyak masyarakat Indonesia yang memesan sepeda tersebut, saat itulah Polygon baru memasarkan produknya di dalam negeri.

Karakter masyarakat Indonesia yang cinta dan fanatik dengan produk luar negeri seperti contoh pada kasus sepeda Polygon ada baiknya juga diterapkan oleh perusahaan aplikasi mobile Catfiz, yaitu tidak terlalu menonjolkan slogan sebagai aplikasi lokal tetapi justru fokus pada pasar luar negeri agar kedepannya aplikasi lokal buatan anak negeri ini dapat bersaing dan mengalahkan aplikasi dari negara negara lain, dan tentu saja hal ini akan menjadi pemasukan besar bagi pendapatan negara, selain itu juga dapat merangsang daya kreatifitas anak negeri untuk bisa terus menciptakan produk produk yang lebih berkualitas. Salam.  

Sabtu, 26 Oktober 2013

Passing Grade TKD CPNS 2013

Passing Grade (Nilai Ambang Batas) TKD CPNS 2013 telah ditetapkan Kemenpan tanggal 17 Oktober 2013, berdasarkan Permenpan Nomor 35 tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013. Berdasarkan Permenpan tersebut Passing Grade Untuk Tes CAT adalah 250 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 105 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 75 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 70 poin
Untuk TES LJK adalah 242 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 108 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 70 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 64 poin

Mau download Permenpan No 35 tahun 2013, silahkan klik disini  kalau tidak bisa klik disini

Rabu, 11 September 2013

Besaran Tunjangan Kinerja Dirjen Pajak Perpres 37 Tahun 2015


Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 

Bandingkan Dengan


Sangat Jomplang Sekali, Tunjangan Eselon IV di Dirjen Pajak Rp. 28.757.000 sedangkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp. 19.360.000

Perlu diketahui untuk menduduki jabatan Eselon IV cukup golongan III/b jadi bisa diraih oleh PNS dengan Masa Kerja 6 Tahun. Sedangkan Untuk menduduki Jabatan Kepala Lembaga/Badan harus golongan IV/d ke IV/e diamana umumnya dapat dijabat ketika masa kerja lebih dari 30 Tahun. Sungguh Terlalu, katanya kebijakan ini untuk memberi vitamin bagi Birokrat Pajak Agar tidak Korupsi, berarti Logikanya Jadi inget comment salah satu tokoh yg mengatakan klo pegawai DJP diberikan tunjangan tsb agar tidak korupsi, berarti PNS lainnya boleh korupsi karena tidak memperoleh tunjangan yg sama.

Selasa, 19 Maret 2013

Reformasi Birokrasi

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.MODEL PMPRBMakna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
skema pmprbPelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, danPermenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang solid dan kredibel dan dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Dalam rangka itu, ditetapkanPermenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional.
Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.

Senin, 18 Maret 2013

Remunerasi Tahun 2013


Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.
Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.
Secara persentase pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2013 pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L mencapai 100%. Perlu dingat juga tahun 2012 ditargetkan 80% K/L, namun sampai saat ini tambahan 20 K/L yang diusulkan masih dalam proses persetujuan.
Dari sisi kebijakan fiskal, RAPBN TH 2013 mengalokasikan anggaran untuk mendukung penganggaran remunerasi tahun 2013. Arah kebijakan RAPBN TA 2013 untuk jenis belanja pegawai diarahkan sebagai berikut:
  1. Melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS;
  2. Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13;
  3. Menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi;
  4. Mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth.
Artinya untuk tahun 2013 gaji PNS naik, gaji 13 masih diberikan dan terdapat anggaran untuk remunerasi.