Senin, 16 Juni 2014

Hukum PNS Mendukung Capres


Dengan Metode IRAC saya mencoba menggali dan menjawab pertanyaan ini :

Apa Hukumnya PNS Mendukung Capres ?

Metode IRAC (Issue, Rule, Analisis, Conclusion)

I. Issue

a. Prof. Bahtiar menjelaskan, sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dia tidak boleh terlibat politik praktis, termasuk menjadi timses. 

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan, netralitas pegawai negeri sipil menjelang pemilihan presiden harus tetap dijaga. Jika ada PNS yang tidak netral dan cenderung memihak calon tertentu, Azwar meminta masyarakat untuk segera melaporkannya ke institusi terkait.
“PNS harus netral, jangan ikut politik. Itu prinsip. UU begitu mengaturnya. Kita kan sudah buat aturannya, ya nanti siapa atasannya ya silakan melapor,” ujar Azwar saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
c. Pegawai negeri sipil (PNS) diminta netral dan tidak terlibat politik mendukung salah satu calon gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012 mendatang. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) harus tetap bertindak profesional dan proporsional.“Anggota Korpri harus netral. Diharapkan juga bisa menghindari politik praktis," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat menjadi Inpektur Upacara peringataan HUT ke-40 Korpri yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11). 
II. Rule

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 4 Angka 12 dan 13 :


Pasal 4
Larangan
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Penjelasan

Angka 12
     Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau PNS.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai” adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dalam masa kampanye.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.

II. Analisis

Untuk menganalisis ketentuan PP 53 Tahun 2010, terkait Netralitas PNS dalam Pemilu, telah dinyatakan dengan tegas di atas. Berikut Inti Sarinya :

a. PNS tidak boleh Ikut Kampanye dengan menggunakan Atribut PNS atau Fasilitas Negara (berarti kalau PNS datang ke suatu acara kampanye dengan tidak menggunakan sebagaimana dimaksud di Pasal 4 angka 12, berarti boleh-boleh saja)

b. PNS tidak boleh membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (berarti tidak boleh Black Campaign)

c. PNS tidak boleh mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon (berupa pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit kerjanya, Anggota Keluarga dan Masyarakat)

Namun di Bagian Penjelasan terutama Pasal 4 Angka 13 dinyatakan "Cukup Jelas" Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu dijabarkan atau dijelaskan lingkup/makna dari setiap kegiatan dimaksud. 

Sebagai contoh :
1. Kena tidak bila PNSmengungkapkan dukungan kita melalui media sosial spt (facebook, twitter, google +, malesbanget.com, LinkeDIn, dll) ? Kalau kena berapa juta PNS yang kena
2. Termasuk Black Campaign tidak bila PNS mengshare atau mengupload foto2 Capres yang mendiskreditkan atau menghina pasangan Capres di Media Sosial? Berapa juta lagi yang kena.
3. Yang cukup menggelitik, pada Pasal 4 Angka 13 huruf b disebutkan kita pun tidak boleh memberikan ajakan, himbauan kepada anggota keluarga? (sing ngawasi sopo?)

Di Perka BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 pun tidak memberikan penjelasan terkait ketentuan ini, padahal kalau menegok dari sanksi Pasal 13 maka pelanggarnya akan dikenakan hukuman disiplin berat.

IV. Conclusion


Perlu ketentuan yang lebih jelas dan detail terkait Netralitas PNS.


Sabtu, 26 Oktober 2013

Passing Grade TKD CPNS 2013

Passing Grade (Nilai Ambang Batas) TKD CPNS 2013 telah ditetapkan Kemenpan tanggal 17 Oktober 2013, berdasarkan Permenpan Nomor 35 tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013. Berdasarkan Permenpan tersebut Passing Grade Untuk Tes CAT adalah 250 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 105 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 75 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 70 poin
Untuk TES LJK adalah 242 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 108 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 70 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 64 poin

Mau download Permenpan No 35 tahun 2013, silahkan klik disini  kalau tidak bisa klik disini

Selasa, 19 Maret 2013

Reformasi Birokrasi

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.MODEL PMPRBMakna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
skema pmprbPelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, danPermenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang solid dan kredibel dan dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Dalam rangka itu, ditetapkanPermenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.
Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional.
Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.

Senin, 18 Maret 2013

Remunerasi Tahun 2013


Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.
Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.
Secara persentase pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2013 pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L mencapai 100%. Perlu dingat juga tahun 2012 ditargetkan 80% K/L, namun sampai saat ini tambahan 20 K/L yang diusulkan masih dalam proses persetujuan.
Dari sisi kebijakan fiskal, RAPBN TH 2013 mengalokasikan anggaran untuk mendukung penganggaran remunerasi tahun 2013. Arah kebijakan RAPBN TA 2013 untuk jenis belanja pegawai diarahkan sebagai berikut:
  1. Melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS;
  2. Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13;
  3. Menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi;
  4. Mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth.
Artinya untuk tahun 2013 gaji PNS naik, gaji 13 masih diberikan dan terdapat anggaran untuk remunerasi.

Minggu, 17 Maret 2013

Kementerian Lembaga Penerima Remunerasi 2013


Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.
Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.
Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:
K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN15. Kem. Dalam Negeri
Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni: 
1. Kemen. ESDM13. MK
2. Kemen. Kop UKM14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Kemen. PDT15. BNP2TKI
4. Kemen. BUMN16. BSN
5. Kemensos17. Basarnas
6. Kemen. Agama18. Setjen DPR RI
7. Kemen. Kom Info19. Setjen MPR RI
8. BIN20. Setjen DPD RI
9. Bakosurtanal21. KPU
10. BMKG22. Bakorkamla
11. BPN23. Komisi Yudisial
12. Perpusnas
Tabel diatas adalah data pada awal tahun 2012, sehingga dalam perkembangannya ke-39 K/L tersebut sudah mengajukan usulan dokumen RB. Khusus 16 K/L awal, sudah dilakukan verifikasi lapangan sedangkan ke-23 K/L yang lain sebagian besar sudah dilaksanakan proses verifikasi lapangan tersebut. Hasil penilaian penilaian dokumen verifikasi Lapangan yang dilakukan Tim UPRBN akan disampaikan kepada Ketua TRBN.
Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan serta besaran Tunjangan Kinerja (TK)
Range SkorLevelKeputusanUsulan Besaran TK
0-100Tidak Diberikan TKTidak Diproses
11-301Tidak Diberikan TKTidak Diproses
31-402Diberikan TK40% dari Kemenkeu
41-502Diberikan TK45% dari Kemenkeu
51-603Diberikan TK50% dari Kemenkeu
61-703Diberikan TK55% dari Kemenkeu
71-804Diberikan TK65% dari Kemenkeu
81-904Diberikan TK75% dari Kemenkeu
91-1005Diberikan TK100% dari Kemenkeu
Artinya jika hasil skor penilaian dibawah 31 atau berada pada range 0 s/d 30, K/L tersebut tidak akan diberikan dan di proses tunjangan kinerjanya. Minimal hasil penilaian harus berada pada level 2 dengan besaran TK 40%.
Seperti diketahui skor penilaian dilakukan atas 9 area perubahan yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (9) Quick Wins.
Jika rekan-rekan PNS bertanya soal hasil penilaian dokumen dan verifikasi lapangan, penulis sarankan agar bertanya dulu ke instansi masing-masing khususnya bagian yang mengurusi Reformasi Birokrasi. Setagu.net hanya menyampaikan gambaran umum bahwa proses reformasi dan pemberian remunerasi pada tahun 2013 ini difokuskan pada 39 K/L di atas. Dan bila ada info valid soal hasil verlap akan saya sampaikan.

Sabtu, 16 Maret 2013

Menentukan Besaran Grade Tunjangan Kinerja


Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 20 K/L dengan anggaran lebih dari  2,97 Triliun. Perlu dipahami bahwa ada 2 model persetujuan DPR, pertama melalui Komisi terkait dan kedua lewat Badan Anggaran DPR. Perbedaaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan anggarannya, bila suatu Kementerian/lembaga memerlukan tambahan pagu untuk tunjangan kinerja atau remunerasi, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR. Apabila tidak memerlukan tambahan pagu, namun memerlukan realokasi anggaran cukup melalui komisi terkait.

Pertanyaan selanjutnya yang sering wira wiri di blog ini: Bagaimana Job Grade-nya ?  Yang pasti tunggu Perpres-nya :) Namun saya coba memberikan sedikit gambaran penentuan job grading tunjangan kinerja.Itulah yang menyebabkan mengapa LIPI, Kemenristek, BATAN bisa lebih dulu mendapat persetujuan DPR, karena hanya realokasi anggaran. Tinggal Kemenpera saja yang belum ada persetujuan DPR. Nah, dengan persetujuan DPR berarti tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Perpres ini sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk mencairkan dana tunjangan kinerja.
Jumlah kelas grading remunerasi dibedakan :
  1. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri, job gradingnya paling tinggi kelas 17, dengan 1 jabatan non grade untuk posisi Wakil menteri (jika ada),
  2. LPNK dengan jabatan struktural teringgi: Sekretaiat Utama, Deputi atau Inspektorat Utama, jab grade tertinggi adalah grade 16, dengan 1 jabatan non grading untuk posisi Kepala atau Wakil Kepala.
Penentuan Besaran Tunjangan Kinerja per Grade bagi bagi K/L yang telah melaksanakan reformasi didasarkan pada faktor berikut: Tingkat capaian (persentase) RB, Nilai dan Kelas jabatan, Indeks harga nilai jabatan, Faktor Penyeimbang dan Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
Rumus Tunjangan Kinerja : Tingkat Persentese RB x Nilai Rata2 jabatan x Indeks Harga jabatan x Faktor penyeimbang x Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi
Sebenarnya masing-masing K/L sudah melakukan avaluasi jabatan berikut besaran tunjangan per grade-nya yang sudah disetujui. Jadi besaran tersebut tinggal dikalikan dengan persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi di instansi tersebut. Besaran persentase diperoleh dari verifikasi lapangan oleh Tim UPRBN yang sudah pernah saya posting sebelumnya ( Bagian 1 dan Bagian 2)
Tingkat Pencapaian Reformasi Birokrasi
NoK/LPersentase
1ANRI53%
2BATAN53%
3BKKBN54%
4BKN48%
5BKPM56%
6BNN45%
7BNPT35,7%
8BNPT35,7%
9BPOM47%
10BPPT68%
11BPS53%
12LAN58%
13Lemhanas54,0%
14Lemsaneg42%
15LKPP70%
16Perindustrian56%
17Pertanian45%
18Perumahan Rakyat41%
19PPPA33,9%
20Ristek47,0%
Sebagai ilustrasi atau contoh lihat pada Tabel Remunerasi bagi bagi K/L yang sudah menerima tunjangan kinerja. Persentese capaian Polri 24,5 %, TNI 37 %, Kejaksaan dan Kemenkumham sekitar 40 %. Satu-satunya instansi yang tingkat pencapaiannya sudah 100 % hanya Kemenkeu. Silahkan hitung sendiri perkiraan besaran tunjangan kinerja yang diterima.

Jumat, 15 Maret 2013

Tahun 2013 Gaji PNS Naik Lagi


Pemerintah akan menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi pada 2013. Namun, angka ini menurun dibanding 2012 yang rata-rata kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen.

“Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim,” dinyatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seperti dikutip dalam dokumen tersebut.Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013″ disebutkan secara umum ada 18 arah kebijakan belanja negara pada 2013, satu di antaranya adalah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri.
Selain menaikkan gaji PNS, TNI/Polri, dan hakim, pemerintah juga berencana menuntaskan program reformasi birokrasi pada setiap kementerian/lembaga.
Pemerintah, dia melanjutkan, menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran.

Belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan mendukung pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi dan menyediakan tambahan anggaran untuk mengantisipasi subsidi tepat sasaran.
Pemerintah pada 2013 juga akan menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013, penelitian terkait low cost green car, dan persiapan tahapan pelaksanaan pemilu 2014.