Dari Mana Penghasilan Whatshapp

Kalian tentu telah mengenal beberapa aplikasi mobile chat seperti Whatsapp, WeChat, Line dan KakaoTalk bukan? Tetapi pernahkah kalian bertanya tanya darimana sih keuntungan yang diperoleh perusahaan pembuat aplikasi tersebut? Bukankah aplikasi tersebut dapat diunduh gratis melalui Appstore, Playstore maupun IOSstore? Apakah perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan? Lalu bagaimana mereka menggaji karyawan yang jumlahnya ribuan diseluruh dunia?

Sebelum membedah tambang uang dari aplikasi mobile chat, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan raksasa raksasa mobile chat yang kini tengah menguasai dunia.

1.    Whatsapp, adalah aplikasi mobile chat buatan Whatsapp Inc yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Whatsapp diciptakan pada tahun 2009 oleh Brian Action dan Jan Koum, mantan karyawan Yahoo.com. Tahun 2013 ini, pihak Whatsapp Inc mengklaim telah meraup pendapatan sebesar lebih dari Rp 200 triliun, dengan pengguna aktif 200 juta diseluruh dunia.

2.     WeChat, adalah aplikasi buatan perusahaan TI raksasa asal China yaitu Tencent Holding yang diluncurkan pada tahun 2010. Pada awalnya Wechat bernama Weixin, namun diubah menjadi Wechat karena akan ekspansi secara internasional. Pada tahun 2013 ini, Wechat telah mencapai 300 juta pengguna diseluruh dunia, dengan pendapatan sekitar Rp 620 triliun. Di Indonesia, PT. MNC group milik Harry Tanoesudibjo menguasai 40% saham Wechat.

3.     Line, adalah aplikasi mobile chat kebanggan masyarakat Korea Selatan. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan NHN (Next Human Network) Corporation pada tahun 2012. Nama Line terinspirasi dari banyaknya sambungan telepon saat terjadi gempa bumi di negara Jepang, semua karyawan operator telekomunikasi berteriak menyebut “line… line”. Pada tahun 2013 ini, Line telah diunduh dan diinstal oleh 150 juta pengguna diseluruh dunia dengan pendapatan sekitar Rp 120 triliun.

4.     Kakaotalk, adalah aplikasi buatan Kakao Corp di Korea Selatan, yang didirikan oleh Beom Soo Kim, mantan CEO NHN Corporation pada tahun 2010. Meski lahir di negara Korea namun popularitas Kakaotalk lebih meledak di negara Jepang, sehingga seringkali pengguna Kakao mengira aplikasi tersebut berasal dari Jepang. Dengan jumlah pengguna sebanyak 90 juta, Kakaotalk telah membukukan pendapatan sekitar Rp 90 triliun.

          Pendapatan ke empat mobile chat tersebut sangat besar, nilainya mencapai triliunan rupiah. Lalu bagaimana cara perusahaan mobile chat tersebut memperoleh pendapatan? Berikut sedikit kami jelaskan bagaimana perusahaan pembuat aplikasi tersebut meraup untung :

1.     Jika kalian mengunduh aplikasi mobile chat memang tidak dikenakan biaya alias gratis, namun jangan salah, yang gratis itu hanya registrasinya saja. Toh, kalian tetap dikenakan biaya akses data bukan? Nah, salah satu pemasukan dari aplikasi mobile chat adalah bekerjasama dengan operator seluler untuk pembagian keuntungan dari penjualan data. Contoh, baru baru ini Wechat bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi di Indonesia dengan meluncurkan program promo gratis menggunakan Wechat selama sebulan. Setelah lewat sebulan, pelanggan akan dikenakan tarif Rp 1.000/hari, Rp 5.000/minggu dan Rp 20.000/bulan. Pemasukan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdua antara provider telekomunikasi dengan Wechat.

2.     Penjualan item premium, perusahaan mobile chat memang banyak sekali menyediakan item gratis yang lucu dan unik, namun ada juga item seperti sticker, wallpaper, game dll yang di jual secara premium. Item ini dijual dengan harga bervariasi antara Rp 10.000 sampai Rp 50.000. Pendapatan dari penjualan item premium ini sangat besar, beberapa aplikasi mobile chat tersebut mengklaim bisa mendapatkan pemasukan sehari hingga puluhan juta rupiah diseluruh dunia.

3.     Iklan, untuk iklan, hanya aplikasi Whatsapp yang berkomitmen untuk tidak menggunakan iklan. Karena menurut mereka, iklan sangat mengganggu kenyamanan user dalam berkomunikasi. Sedangkan aplikasi lainnya tetap menjadikan iklan sebagai sumber pendapatan mereka.

4.     Penjualan lisensi produk, untuk bisa menjalankan aplikasi mobile chat di gadget mereka, perusahaan handphone seperti Samsung, Blackberry, Sony, HTC dll wajib membeli lisensi yang dimiliki oleh perusahaan mobile chat. Biasanya penandatanganan kontrak penggunaan lisensi berlangsung tiap lima tahun sekali, dengan jumlah yang sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah. Keuntungan yang diperoleh perusahaan gadget tersebut adalah semakin tingginya penjualan produk mereka karena dilengkapi layanan mobile chat.

Nah, itulah empat sumber pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan mobile chat. Cukup besar bukan? Bahkan salah satu aplikasi mobile chat baru baru ini mengklaim berhasil meraup laba sekitar Rp 236 miliar hanya dalam satu hari!. Bayangkan uang kita miliaran rupiah melayang ke negara negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Korea Selatan.. hehehe. 

Sebenarnya anak anak Indonesia telah berhasil menciptakan aplikasi mobile chat sendiri yang dinamakan Catfiz, namun masih minim pengguna. Catfiz yang artinya ikan kucing atau lazim disebut ikan lele adalah aplikasi asli Indonesia yang di buat oleh PT. DuniaCatfish Kreatif Media di Surabaya pada tahun 2012. Catfiz masih sangat minim pengguna, terhitung per tahun 2013 ini, Catfiz baru digunakan oleh ribuan pengguna, entah ini disebabkan karena minimnya promosi atau karena masyarakat kita memang lebih senang dengan semua hal yang sifatnya made in luar negeri, hehhe entahlah… 

Mengenai kecintaan masyarakat indonesia pada produk luar negeri, saya teringat dengan strategi marketing dari produsen sepeda gunung Polygon. Tak banyak yang tahu bahwa ternyata sepeda Polygon itu buatan asli Indonesia tepatnya dari daerah Sidoarjo. Polygon menjadi laris manis karena user lokal mengira Polygon berasal dari Amerika Serikat. Pada awalnya, Polygon memang tidak memasarkan produknya di pasar domestik, mereka justru memasarkannya di negara Amerika Serikat dan Inggris. Setelah meledak di Amerika, banyak masyarakat Indonesia yang memesan sepeda tersebut, saat itulah Polygon baru memasarkan produknya di dalam negeri.

Karakter masyarakat Indonesia yang cinta dan fanatik dengan produk luar negeri seperti contoh pada kasus sepeda Polygon ada baiknya juga diterapkan oleh perusahaan aplikasi mobile Catfiz, yaitu tidak terlalu menonjolkan slogan sebagai aplikasi lokal tetapi justru fokus pada pasar luar negeri agar kedepannya aplikasi lokal buatan anak negeri ini dapat bersaing dan mengalahkan aplikasi dari negara negara lain, dan tentu saja hal ini akan menjadi pemasukan besar bagi pendapatan negara, selain itu juga dapat merangsang daya kreatifitas anak negeri untuk bisa terus menciptakan produk produk yang lebih berkualitas. Salam.  

Passing Grade TKD CPNS 2013

Passing Grade (Nilai Ambang Batas) TKD CPNS 2013 telah ditetapkan Kemenpan tanggal 17 Oktober 2013, berdasarkan Permenpan Nomor 35 tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Tahun 2013. Berdasarkan Permenpan tersebut Passing Grade Untuk Tes CAT adalah 250 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 105 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 75 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 70 poin
Untuk TES LJK adalah 242 poin (dari mak 500 poin) dengan rincian :
Tes Karkteristik Pribadi (TKP) = 108 poin
Tes Intelegensia Umum (TIU) = 70 poin
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 64 poin

Mau download Permenpan No 35 tahun 2013, silahkan klik disini  kalau tidak bisa klik disini

Besaran Tunjangan Kinerja Dirjen Pajak Perpres 37 Tahun 2015

Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 

Bandingkan Dengan

Sangat Jomplang Sekali, Tunjangan Eselon IV di Dirjen Pajak Rp. 28.757.000 sedangkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp. 19.360.000

Perlu diketahui untuk menduduki jabatan Eselon IV cukup golongan III/b jadi bisa diraih oleh PNS dengan Masa Kerja 6 Tahun. Sedangkan Untuk menduduki Jabatan Kepala Lembaga/Badan harus golongan IV/d ke IV/e diamana umumnya dapat dijabat ketika masa kerja lebih dari 30 Tahun. Sungguh Terlalu, katanya kebijakan ini untuk memberi vitamin bagi Birokrat Pajak Agar tidak Korupsi, berarti Logikanya Jadi inget comment salah satu tokoh yg mengatakan klo pegawai DJP diberikan tunjangan tsb agar tidak korupsi, berarti PNS lainnya boleh korupsi karena tidak memperoleh tunjangan yg sama.

Reformasi Birokrasi

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.Makna reformasi birokrasi adalah: Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak akhir tahun 2006 yang dilakukan melalui pilot project di Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejak itu, dikembangkan konsep dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, danPermenpan-rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang solid dan kredibel dan dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Dalam rangka itu, ditetapkanPermenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.

Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional.

Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.

Remunerasi Tahun 2013

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun sebelumnya, Tema RKP 2013 dituangkan lebih lanjut ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. Prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi birokrasi akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas ke Pemerintah Daerah. Melalui percepatan reformasi birokrasi sangat diharapkan adanya peningkatan kinerja birokrasi untuk menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Perluasan reformasi birokrasi di daerah pada tahun 2012 mulai dilaksanakan di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota.

Secara persentase pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 2013 pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L mencapai 100%. Perlu dingat juga tahun 2012 ditargetkan 80% K/L, namun sampai saat ini tambahan 20 K/L yang diusulkan masih dalam proses persetujuan.

Dari sisi kebijakan fiskal, RAPBN TH 2013 mengalokasikan anggaran untuk mendukung penganggaran remunerasi tahun 2013. Arah kebijakan RAPBN TA 2013 untuk jenis belanja pegawai diarahkan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok PNS;
2. Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13;
3. Menampung kebutuhan anggaran remunerasi K/L terkait reformasi birokrasi;
4. Mengelola jumlah PNS mengacu pada prinsip zero growth.

Artinya untuk tahun 2013 gaji PNS naik, gaji 13 masih diberikan dan terdapat anggaran untuk remunerasi.

Kementerian Lembaga Penerima Remunerasi 2013

Mengacu pada perpres itu Pe­ra­turan Presiden Nomor 81 ta­hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pada tahun 2012 seharusnya pelaksanaan reformasi bi­rokrasi di kementerian/lembaga, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.

Tahun 2012 pemerintah menargetkan Kementerian dan lembaga yang melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebanyak 39 K/L. Jumlah tersebut diluar dari 20 K/L yang sudah terlebih dahulu telah dinya­ta­kan lolos program reformasi biro­krasi  dan disetujui tunjangan kinerjanya.

Berdasarkan data Ketua TRBN yang dipaparkan pada awal tahun 2012, dari 39 K/L tersebut terdapat 16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 dan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut:

K/L
1. Kem. Pekerjaan Umum	8. Bapeten
2. Kem. Lingkungan Hidup	9. Kem. Perdagangan
2. Kem. Perhubungan	10. Kem. Kehutanan
3. Kemdikbud	11. Wantannas
4. Kem. Pariwisata Ek. Kreatif	12. Kem. Luar Negeri
5. Kemenpora	13. Kem. Kesehatan
6. Kem. Kelautan dan Perikanan	14. Kem. Tenaga Kerja
7. LAPAN	15. Kem. Dalam Negeri

Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni: 

1. Kemen. ESDM	13. MK
2. Kemen. Kop UKM	14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Kemen. PDT	15. BNP2TKI
4. Kemen. BUMN	16. BSN
5. Kemensos	17. Basarnas
6. Kemen. Agama	18. Setjen DPR RI
7. Kemen. Kom Info	19. Setjen MPR RI
8. BIN	20. Setjen DPD RI
9. Bakosurtanal	21. KPU
10. BMKG	22. Bakorkamla
11. BPN	23. Komisi Yudisial
12. Perpusnas

Tabel diatas adalah data pada awal tahun 2012, sehingga dalam perkembangannya ke-39 K/L tersebut sudah mengajukan usulan dokumen RB. Khusus 16 K/L awal, sudah dilakukan verifikasi lapangan sedangkan ke-23 K/L yang lain sebagian besar sudah dilaksanakan proses verifikasi lapangan tersebut. Hasil penilaian penilaian dokumen verifikasi Lapangan yang dilakukan Tim UPRBN akan disampaikan kepada Ketua TRBN.

Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan serta besaran Tunjangan Kinerja (TK)

Range Skor	Level	Keputusan	Usulan Besaran TK
0-10	0	Tidak Diberikan TK	Tidak Diproses
11-30	1	Tidak Diberikan TK	Tidak Diproses
31-40	2	Diberikan TK	40% dari Kemenkeu
41-50	2	Diberikan TK	45% dari Kemenkeu
51-60	3	Diberikan TK	50% dari Kemenkeu
61-70	3	Diberikan TK	55% dari Kemenkeu
71-80	4	Diberikan TK	65% dari Kemenkeu
81-90	4	Diberikan TK	75% dari Kemenkeu
91-100	5	Diberikan TK	100% dari Kemenkeu

Artinya jika hasil skor penilaian dibawah 31 atau berada pada range 0 s/d 30, K/L tersebut tidak akan diberikan dan di proses tunjangan kinerjanya. Minimal hasil penilaian harus berada pada level 2 dengan besaran TK 40%.

Seperti diketahui skor penilaian dilakukan atas 9 area perubahan yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (9) Quick Wins.

Jika rekan-rekan PNS bertanya soal hasil penilaian dokumen dan verifikasi lapangan, penulis sarankan agar bertanya dulu ke instansi masing-masing khususnya bagian yang mengurusi Reformasi Birokrasi. Setagu.net hanya menyampaikan gambaran umum bahwa proses reformasi dan pemberian remunerasi pada tahun 2013 ini difokuskan pada 39 K/L di atas. Dan bila ada info valid soal hasil verlap akan saya sampaikan.

Menentukan Besaran Grade Tunjangan Kinerja

Sebagaimana diketahui Badan Anggaran DPR telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 20 K/L dengan anggaran lebih dari  2,97 Triliun. Perlu dipahami bahwa ada 2 model persetujuan DPR, pertama melalui Komisi terkait dan kedua lewat Badan Anggaran DPR. Perbedaaanya terletak pada pemenuhan kebutuhan anggarannya, bila suatu Kementerian/lembaga memerlukan tambahan pagu untuk tunjangan kinerja atau remunerasi, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR. Apabila tidak memerlukan tambahan pagu, namun memerlukan realokasi anggaran cukup melalui komisi terkait.

Pertanyaan selanjutnya yang sering wira wiri di blog ini: Bagaimana Job Grade-nya ?  Yang pasti tunggu Perpres-nya  Namun saya coba memberikan sedikit gambaran penentuan job grading tunjangan kinerja.Itulah yang menyebabkan mengapa LIPI, Kemenristek, BATAN bisa lebih dulu mendapat persetujuan DPR, karena hanya realokasi anggaran. Tinggal Kemenpera saja yang belum ada persetujuan DPR. Nah, dengan persetujuan DPR berarti tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Perpres ini sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk mencairkan dana tunjangan kinerja.

Jumlah kelas grading remunerasi dibedakan :

1. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang pimpinannya setingkat Menteri, job gradingnya paling tinggi kelas 17, dengan 1 jabatan non grade untuk posisi Wakil menteri (jika ada),
2. LPNK dengan jabatan struktural teringgi: Sekretaiat Utama, Deputi atau Inspektorat Utama, jab grade tertinggi adalah grade 16, dengan 1 jabatan non grading untuk posisi Kepala atau Wakil Kepala.

Penentuan Besaran Tunjangan Kinerja per Grade bagi bagi K/L yang telah melaksanakan reformasi didasarkan pada faktor berikut: Tingkat capaian (persentase) RB, Nilai dan Kelas jabatan, Indeks harga nilai jabatan, Faktor Penyeimbang dan Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi

Rumus Tunjangan Kinerja : Tingkat Persentese RB x Nilai Rata2 jabatan x Indeks Harga jabatan x Faktor penyeimbang x Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi

Sebenarnya masing-masing K/L sudah melakukan avaluasi jabatan berikut besaran tunjangan per grade-nya yang sudah disetujui. Jadi besaran tersebut tinggal dikalikan dengan persentase tingkat capaian Reformasi Birokrasi di instansi tersebut. Besaran persentase diperoleh dari verifikasi lapangan oleh Tim UPRBN yang sudah pernah saya posting sebelumnya ( Bagian 1 dan Bagian 2)

Tingkat Pencapaian Reformasi Birokrasi
No	K/L	Persentase
1	ANRI	53%
2	BATAN	53%
3	BKKBN	54%
4	BKN	48%
5	BKPM	56%
6	BNN	45%
7	BNPT	35,7%
8	BNPT	35,7%
9	BPOM	47%
10	BPPT	68%
11	BPS	53%
12	LAN	58%
13	Lemhanas	54,0%
14	Lemsaneg	42%
15	LKPP	70%
16	Perindustrian	56%
17	Pertanian	45%
18	Perumahan Rakyat	41%
19	PPPA	33,9%
20	Ristek	47,0%

Sebagai ilustrasi atau contoh lihat pada Tabel Remunerasi bagi bagi K/L yang sudah menerima tunjangan kinerja. Persentese capaian Polri 24,5 %, TNI 37 %, Kejaksaan dan Kemenkumham sekitar 40 %. Satu-satunya instansi yang tingkat pencapaiannya sudah 100 % hanya Kemenkeu. Silahkan hitung sendiri perkiraan besaran tunjangan kinerja yang diterima.

Tahun 2013 Gaji PNS Naik Lagi

Pemerintah akan menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi pada 2013. Namun, angka ini menurun dibanding 2012 yang rata-rata kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen.

“Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sekitar 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim,” dinyatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seperti dikutip dalam dokumen tersebut.Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2013″ disebutkan secara umum ada 18 arah kebijakan belanja negara pada 2013, satu di antaranya adalah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri.

Selain menaikkan gaji PNS, TNI/Polri, dan hakim, pemerintah juga berencana menuntaskan program reformasi birokrasi pada setiap kementerian/lembaga.

Pemerintah, dia melanjutkan, menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran.

Belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan mendukung pembangunan infrastruktur pada enam koridor ekonomi dan menyediakan tambahan anggaran untuk mengantisipasi subsidi tepat sasaran.

Pemerintah pada 2013 juga akan menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013, penelitian terkait low cost green car, dan persiapan tahapan pelaksanaan pemilu 2014. 

Lembaga Non Struktural di Indonesia di Reformasi

Salah satu fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan paska Orde Baru tumbang atau biasa disebut era reformasi adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga di luar ranah lembaga pemerintahan atau cabang kekuasaan lainnya, yang kemudian lazim disebut sebagai lembaga non struktural (LNS). Keberadaan LNS pada mulanya diperuntukkan untuk memfasilitasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan (watchdog), yang kemudian berkembang pada penyelenggaraan fungsi lainnya.[1]

Selama ini banyak terdapat pemberartian LNS yang berbeda-beda, diantaranya adalah : Organisasi Independen dalam buku “Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia terbitan Lembaga Administrasi Negara). LAN menyatakan bahwa organisasi independen dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka penyelenggaraan negara atau instansi pemerintah yang ada, yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak -pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti pembentukan dan anggarannya. [2]Sedangkan Wikipedia Indonesia memberikan definisi LNS sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen, LNS tersebut disebut juga Lembaga Ekstra Struktural karena Organisasinya tidak termasuk dalam struktur organisasi Kementerian, Departemen, ataupun Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga ini dapat dikepalai oleh Menteri, bahkan Presiden ataupun Wakil Presiden.[3]

Lain dengan pengertian yang diutarakan LAN dan Wikipedia, Prof. Jimly Assidiqie[4] lebih memaknai LNS dengan mengacu pada fenomena lembaga independen yang telah lebih dahulu terjadi di negara-negara modern seperti Amerika dan Inggris. Dimana Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggotanya hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukannya,  tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden.

Dari berbagai pendapat mengenai definisi LNS, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan batasan pengertian LNS sesuai dengan kondisi dalam administrasi publik di Indonesia, sebagaimana merujuk pada pendapat Prof. Jimly yang mengidentifikasikan lembaga pemerintah melalui kategori hierarki, ranah dan lapisan. Hierarki menunjukkan pada level pemerintahan mana eksistensi sebuah LNS, apakah pada hierarki Negara/Nasional, pemerintahan pusat, atau pemerintahan daerah. Ranah menunjukkan cabang kekuasaan manakah bidang tugas suatu LNS apakah eksekutif, yudikatif, legislatif ataukah campuran diantara ketiganya. Sedangkan lapis, menunjuk kepada karakteristik tugas, apakah primary (utama/operating) ataukah auxiliary (pendukung/coordinating, advisory) yterhadap suatu bidang tugas. [5]

Dengan berbagai tinjauan yang telah dibahas tersebut, LNS di Indonesia dapat diidentikkan dengan Lembaga yang pada umumnya independen, bukan termasuk Kementerian negara ataupun LPNK, dan organisasi pemerintahan konvensional lainnya, memiliki keunikan tugas dan fungsi yang menjadikan independen, dan dapat beranggotakan orang-orang ataupun pejabat dari berbagai institusi yang berbeda-beda.

---

[1] Sanusi, Anwar PhD, Bunga Rampai Kajian Kelembagaan :Penataan Lembaga Non Struktural, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN 2010

[2] Lembaga Administrasi Negara, 2003, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jilid I, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_nonstruktural, diakses pada tanggal 25 Februari 2013

[4] Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta

[5] Ibid